Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu intervensi sosial terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan sekitar 61,9 juta penerima manfaat melalui lebih dari 28.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan target 82,9 juta penerima secara nasional. Dengan skala tersebut, MBG memiliki implikasi luas terhadap sistem pangan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Namun, program ini dilaksanakan di tengah persoalan gizi dan kesehatan yang kompleks, termasuk stunting, defisiensi mikronutrien, obesitas, penyakit infeksi, rendahnya cakupan imunisasi, dan tingginya beban Tuberkulosis (TB). Karena itu, pembangunan gizi dan SDM tidak dapat ditangani melalui distribusi makanan semata, tetapi membutuhkan intervensi yang terintegrasi dengan sistem kesehatan dan pembangunan manusia.
Kajian ini menemukan bahwa persoalan MBG bukan semata-mata kelemahan implementasi, tetapi ketidaksesuaian antara desain program dan persoalan gizi serta kesehatan yang hendak diatasi. Lima temuan utama mendasari kesimpulan tersebut. Pertama, ketidaktepatan sasaran intervensi: meskipun MBG mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, sebagian besar penerima manfaat merupakan anak usia sekolah, sementara periode paling kritis untuk pencegahan stunting berada pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kedua, orientasi program yang berbasis distribusi: keberhasilan MBG lebih menonjolkan jumlah penerima, porsi makanan, SPPG, dan tenaga kerja, sementara perubahan outcome kesehatan dan gizi belum menjadi ukuran utama keberhasilan. Ketiga, kualitas gizi dan penggunaan ultra-processed food (UPF): penggunaan pangan ultra-proses serta perhatian yang belum memadai terhadap kualitas dan keragaman pangan berpotensi bertentangan dengan tujuan perbaikan kualitas gizi jangka panjang. Keempat, risiko keamanan pangan: ekspansi SPPG yang sangat cepat belum sepenuhnya diikuti kesiapan sistem keamanan pangan, sebagaimana terlihat dari kejadian keracunan, kesenjangan kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), dan penghentian sementara sejumlah SPPG. Kelima, lemahnya integrasi dengan sistem kesehatan: MBG belum terintegrasi secara memadai dengan imunisasi, skrining anemia, pemantauan pertumbuhan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, surveilans penyakit infeksi, dan deteksi TB anak.
Kelima temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak dapat dinilai dari besarnya cakupan dan kapasitas distribusi, tetapi harus dibuktikan melalui perubahan status gizi dan kesehatan, termasuk penurunan stunting dan anemia, perbaikan kualitas diet, penurunan penyakit infeksi, peningkatan cakupan imunisasi, serta perbaikan perkembangan anak. Dalam konteks penggunaan sumber daya negara yang sangat besar, ketidaksesuaian antara skala program dan bukti dampak tersebut menimbulkan persoalan mendasar mengenai efektivitas dan prioritas kebijakan pembangunan SDM.
Dalam konteks penggunaan sumber daya negara yang sangat besar, ketidaksesuaian antara skala program dan bukti dampak tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas dan prioritas kebijakan pembangunan SDM. Atas dasar temuan tersebut, Dewan Guru Besar FKUI bersama Forum Intelektual Antar Disiplin (FIAD) merekomendasikan agar MBG dalam desain dan mekanisme pelaksanaannya saat ini dibatalkan. Penghentian program perlu disertai audit menyeluruh dan independen terhadap desain, sasaran, penggunaan anggaran, keamanan pangan, kualitas gizi, tata kelola, serta dampaknya terhadap kesehatan dan pembangunan SDM. Sumber daya yang selama ini dialokasikan untuk MBG perlu dialihkan secara bertahap kepada intervensi yang lebih tepat sasaran dan berbasis bukti, terutama pencegahan stunting pada 1000 HPK, penguatan layanan kesehatan primer dan imunisasi, pendidikan, serta perlindungan sosial bagi kelompok miskin dan rentan.
Pembatalan MBG dalam bentuk yang berjalan saat ini bukan berarti menghentikan intervensi gizi, melainkan mengubah arah kebijakan dari program distribusi makanan berskala besar menuju sistem intervensi yang terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada outcome. Prioritas perlu diberikan kepada ibu hamil dan menyusui, bayi, balita, anak dengan risiko gizi tinggi, serta kelompok miskin dan rentan, sementara dukungan pangan bagi anak usia sekolah dapat diberikan secara lebih selektif, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dan kelompok dengan kebutuhan terbesar. Dengan pendekatan tersebut, sumber daya publik dapat diarahkan untuk memperkuat kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan kualitas manusia sebagai fondasi Indonesia Emas 2045.
