Selama lebih dari lima dekade, pembangunan pertanian berfokus pada peningkatan produksi beras dan stabilitas pasokan pangan. Harga beras yang kerap ditekan demi menjaga stabilitas pangan dan politik membatasi insentif petani untuk meningkatkan produktivitas maupun beralih ke komoditas yang lebih menguntungkan. Akibatnya, berbagai persoalan struktural tetap bertahan, mulai dari ketimpangan agraria, lemahnya kelembagaan petani, keterbatasan akses terhadap pembiayaan dan pasar, hingga krisis regenerasi petani.

Tulisan ini berargumen bahwa akar persoalan terletak pada paradigma pembangunan yang masih berorientasi pada produksi, bukan pada kesejahteraan petani. Paradigma ini menentukan arah belanja publik dan bagaimana keberhasilan pembangunan pertanian diukur. Belanja publik masih didominasi subsidi dan stabilisasi harga, sementara investasi pada produktivitas, inovasi, nilai tambah, dan kelembagaan ekonomi petani relatif tertinggal. Ke depan, kebijakan pertanian perlu berpusat pada kedaulatan serta kesejahteraan petani. Pergeseran tersebut memerlukan penguatan akses terhadap aset produktif, transformasi kelembagaan petani, peningkatan produktivitas dan nilai tambah, perlindungan sosial dan harga yang lebih efektif, serta indikator pembangunan yang mengukur kesejahteraan petani, bukan semata-mata peningkatan produksi.