Indonesia menghadapi defisit 70.000 dokter spesialis, sebagaimana ditegaskan Presiden Prabowo Subianto pada Agustus 2025, yang mendasari Akselerasi Pemenuhan Dokter Spesialis Nasional sebagai Program Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029 dengan target aktivasi 66 RSUD Tipe C melalui Program Hospital Training Centere (PHTC). Rapat Koordinasi Kantor Staf Presiden pada 8 Juli 2026 memetakan 8 klaster masalah fundamental yang menghambat percepatan ini, mulai dari krisis sumber daya pengajar hingga stagnasi distribusi residen ke daerah sasaran.
Studi ini menemukan bahwa sepanjang semester pertama 2026, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi masing-masing menerbitkan regulasi yang berdampak langsung terhadap penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Namun tanpa koordinasi lintas kementerian yang memadai, sehingga menimbulkan disharmoni norma, khususnya terkait status hukum dokter pendidik klinis yang menciptakan kebuntuan jenjang karier akademik. Kajian atas praktik baik model kolaborasi rumah sakit dan perguruan tinggi pada program bedah saraf FK-KMK Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa inovasi tingkat institusi dapat efektif secara lokal, namun tidak dapat direplikasi langsung sebagai solusi tunggal berskala nasional tanpa dukungan kerangka regulasi yang koheren.
Studi ini merumuskan delapan pilar kebijakan terpadu, mencakup kelembagaan status dokter pendidik klinis, otoritas penjaminan mutu berjenjang (Kolegium, LAM-PTKes, dan kerja sama internasional ACGME), pembiayaan, distribusi terikat, transisi kelembagaan rumah sakit pendidikan, prasyarat infrastruktur, integrasi data, dan koordinasi struktural. Agenda prioritas ini perlu diselaraskan melalui peran aktif Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) serta Kantor Staf Presiden. Visi yang diusung adalah transformasi dari kebijakan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri agar bisa dibuat selaras menuju satu arsitektur kebijakan PPDS yang koheren, sehingga percepatan pemenuhan 70.000 dokter spesialis dapat dicapai tanpa mengorbankan mutu pendidikan maupun keberlanjutan layanan kesehatan di rumah sakit pendidikan.
